(0264) 201078  |   Jl. K.K Singawinata No. 116 Purwakarta 41111


Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018


Gambar Berita
 2018-09-06 11:15:33
 0 View

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Sampurasun
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai harapan.
Sebagaimana kita ketahui, Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode jangka pendek yaitu untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman dan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode jangka menengah yaitu untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
Rencana kerja tahun 2018 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2018 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta selama tahun 2018.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kami menghaturkan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan yang ada. Kami meyakini bahwa manusia hanya mempunyai itikad dan yang menentukan keberhasilan itikad adalah Allah SWT. Semoga itikad dan upaya ini mendapat ridho dari-Nya. Amin Yaa Robbal ‘ Aalamiin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Purwakarta, 2017
Kepala
Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta,




DR. AEP DUROHMAN, S.Pd,M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2017. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut ruang lingkup, prinsip dan pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah diantaranya yaitu; RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Oleh karena itu Renja SKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah dan tentunya antara semua dokumen perencanaan tersebut saling terkait. Kedudukan Rencana Kerja SKPD dalam dokumen perencanaan lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 1.1
Kedudukan Rencana Kerja SKPD

Salah satu hal penting yang diatur dalam pedoman tersebut, bahwa setiap tahun Rencana Kerja (Renja) harus disusun dengan mengacu kepada Renstra. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen penetapan kinerja sebagai pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki setelah dokumen pelaksanaan anggaran ditetapkan. Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja tersebut laporan akuntabilitas kinerja instansi untuk yang bersangkutan disusun.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, guna mewujudkan terlaksananya otonomi daerah yang sejalan dengan upaya penciptaan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta yang merupakan instansi pemerintah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) penyelenggara pemerintahan didaerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2018.
Berikut ini adalah bagan alir penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dapat tergambar pada bagan berikut :
Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Renja Tahun 2018
Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta


1.2 Landasan Hukum
Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 160 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018.

1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 160 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman, adalah sebagai berikut :
1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan, terdiri atas:
a. Seksi Penataan Ruang;
b. Seksi Pertanahan; dan
c. Seksi Pendataan dan Pengawasan Bangunan.
4. Bidang Tata Bangunan, terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Teknis;
b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan; dan
c. Seksi Jasa Konstruksi.
5. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:
a. Seksi Perumahan;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman; dan
c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
6. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri atas:
a. Seksi Pertamanan dan Permakaman;
b. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
c. Seksi Reklame.
7. UPTD Pengelola Rusunawa; dan
8. Jabatan Fungsional.
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 160 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Kemudian pada ayat (2) Peraturan Daerah tersebut, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :
a. Menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang telah terperinci;
b. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
c. Dapat menjadi suatu performance agreement;
d. Memudahkan proses pengukuran kinerja;
e. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja;
f. Membantu menetapkan kinerja periode berikutnya;
g. Memudahkan penetapkan spesifikasi pekerjaan atas dasar capaian kinerja.

1.5 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
Pada Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Dasar Hukum, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja.
BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu
Pada Bab ini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Pada Bab ini diuraikan mengenai Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan.
BAB IV : Penutup
Pada Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan rencana tindak lanjut.
























BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Berdasarkan kondisi perubahan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, maka evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2016 dan capaian Rencana Strategis (Renstra) pada tahun berjalan disesuaikan dengan indikator capaian program pada Renstra periode 2013-2018 dari 2 (dua) dinas yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk Bidang Tata Bangunan, Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Tata Ruang, dan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dan Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 disesuaikan dengan Renstra SKPD baik dari sasaran, program dan kegiatan.
Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2016 dan Pencapaian Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2016 dapat digambarkan pada tabel berikut :


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 telah di tetapkan indikator kinerja yang diantaranya termasuk indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta untuk lima tahun ke depan. Hal tersebut telah menggambarkan gambaran kinerja pelayanan yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta.
Mengacu kepada RPJMD Kabupaten Purwakarta tersebut ditetapkan 15 ( Lima Belas ) program dengan 27 (Dua Puluh Tujuh) indikator sebagai berikut :
A. Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong
1. Jumlah RW yang drainase lingkungannya dibangun/diperbaiki
B. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
2. Jumlah sarana prasarana air bersih komunal yang dibangun
3. Panjang saluran air bersih perpipaan yang dibangun
C. Program Pengembangan Perumahan
4. Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki
5. Jumlah pendirian kawasan rusunawa yang difasilitasi
D. Program Lingkungan Sehat Perumahan
6. Fasilitas sanitasi komunal yang dibangun/diperbaiki
7. Unit pengolahan limbah komunal
E. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
8. Kelompok masyarakat yang dibentuk dan dibina
F. Program Pembangunan dan Penataan Ruang Publik
9. Jumlah ruang publik yang direvitalisasi/dibangun
G. Program Keselamatan Gedung dan Bangunan
10. SOP Permohonan Rekomendasi IMB
11. Frekuensi Inspeksi keselamatan gedung dan bangunan
12. Penyelesaian pengaduan dan sengketa
H. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan
13. Jumlah RW yang jalan lingkungannya dibangun/diperbaiki
I. Program Perencanaan Ruang
14. Persentase RDTR/RTR KSK yang ditetapkan
J. Program Pemanfaatan Ruang
15. Sistem Informasi Pemanfaatan ruang daerah
16. Laporan status pemanfaatan ruang yang diselesaikan
17. Persentase penyelesian pengaduan dan sengketa
K. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
18. SOP proses pengesahan rencana tapak
19. Persentase pemegang Ijin Pemanfaatan Ruang yang ditinjau/dibina
20. Persentase permohonan rencana rapak yang dikaji
L. Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Umum (PJU)
21. Jumlah PJU dalam kondisi baik
M. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
22. Presentase Luas RTH Yang Dipelihara
23. Rasio RTH
24. Jumlah Kendaraan Pemeliharaan RTH Yang Dapat Dioperasionalkan
N. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
25. Luas Areal TPU Yang Dikelola Pemda
26. Prestase Luas Areal TPU Milik Pemda Yang Dipelihara
O. Program Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan
27. Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik
Untuk lebih jelasnya perihal analisis kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta disajikan dalam tabel sebagai berikut :
TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta

No Indikator Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian Tahun 2016 Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah RW Yang drainase lingkungannya Dibangun/Diperbaiki (jumlah RW) 8 8 8 9 8 8 Berdasarkan perencanaan yang tersedia kinerja Dinas Dinas Tata Ruang dan Permukiman diupayakan sesuai dengan perencanaan dan berupaya untuk diselesaikan lebih cepat.

2 Jumlah sarana prasarana air bersih komunal yang dibangun (Titik) 5 5 5 7 5 5
3 Panjang saluran air bersih perpipaan yang dibangun (Km) 1 1 1 1 1
4 Jumlah Rumah tidak layak huni yang diperbaiki (unit) 3000 5000 5000 5000 5000
5 Jumlah pendirian kawasan rusunawa yang difasilitasi (jumlah menara) 1 - - 1 - -
6 Fasilitas sanitasi komunal yang dibangun/diperbaiki (unit) 3 3 3 40 3 3
7 Unit pengolahan limbah komunal (unit)
5 5 5 - 5 5
8 Kelompok masyarakat yang dibentuk dan dibina (jumlah kelompok masyarakat) 192 192 192 192 192
9 Jumlah ruang publik yang direvitalisasi/ diperbaiki (unit) 5 5 5 18 5 5
10 SOP Permohonan Rekomendasi IMB - 1 - - - -
11 Frekuensi inspeksi keselamatan gedung dan bangunan (hari)
3 3 3 3 3
12 Penyelesaian pengaduan dan sengketa (%) 80 80 80 80 80 80
13 Jumlah RW yang jalan lingkungannya dibangun/diperbaiki (jumlah RW) 8 8 8 6 8 8

14 Persentase RDTR/RTR KSK yang ditetapkan (%) 20 30 40 - 50 60
15 Sistem Informasi Pemanfaatan ruanga daerah (jumlah software) - 1 - - - -
16 Laporan status pemanfaatan ruang yang diselesaikan 1 1 1 1 1 1
17 Persentase penyelesaian pengaduan dan sengketa Tata Ruang (%) 80 80 80 80 80 80
18 SOP Proses pengesahan rencana tapak - 1 - - - -
19 Persentase pemegang Ijin Pemanfaatan Ruang yang dituju/dibangun (%) - 50 60 60 70 80
20 Persentase Permohonan rencana tapak yang dikaji (%) 100 100 100 100 100 100
21 Jumlah PJU Dalam Kondisi Baik (Unit) 2617 2767 2917 2917 3067
22 Presentase Luas RTH Yang Dipelihara 100 100 100 100 100
23 Rasio RTH

7 8 9 9 10
24 Jumlah Kendaraan Pemeliharaan RTH Yang Dapat Dioperasionalkan 8 8 8 8 8
25 Luas Areal TPU Yang Dikelola Pemda 12 15 18 18 21
26 Presentase Luas Areal TPU Milik Pemda Yang Dipelihara 100 100 100 100 100
27 Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik 1 1 1 1 1

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas dan fungsi serta berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan juga dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka dalam rangka perumusan program dan kegiatan prioritas pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman dapat memperhatikan dan berangkat dari isu-isu penting di bidang urusan pekerjaan umum cipta karya dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :
1. Urusan Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang :
Isu-isu penting di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :
? Pertumbuhan infrastruktur wilayah tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan usaha.
? Tidak berimbangnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur antar bagian wilayah.
? Pesatnya pertumbuhan pemanfaatan ruang untuk aktivitas budidaya non pertanian dan kehutanan.
? Tidak seimbangnya perkembangan antar bagian wilayah.
Untuk lebih jelasnya, maka isu-isu penting di bidang urusan pekerjaan umum cipta karya dan penataan ruang dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Jalan Lingkungan
? Kurangnya Tingkat Aksesibilitas Prasarana Infrastruktur Wilayah.
Belum meratanya dukungan infrastruktur wilayah jaringan jalan hingga ke pelosok perdesaan dan daerah terpencil, faktor utamanya berasal dari keterbatasan kemampuan pembiayaan / penganggaran. Pembangunan jalan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pendapatan asli daerah yang sedang dilaksanakan pada saat ini belum mampu mengangkat keterpurukan daerah dalam hal anggaran, sehingga salah satu dampaknya kepada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah.
b. Air Bersih
? Belum optimalnya pelayanan air minum kepada masyarakat.
Penyediaan air bersih di Kabupaten Purwakarta sebagian besar dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta dengan sumber pengambilan air baku dari mata air Cigoong di Desa Salem Kecamatan Pondoksalam dengan debit 65 liter/ detik dan dari intake Waduk Jatiluhur (IPA Ubrug) sebesar 160 liter/ detik.
? Kapasitas air baku dan pelayanan air bersih perpipaan masih terbatas
Pada saat ini air bersih di Kabupaten Purwakarta khususnya di perkotaan baru terlayani sebanyak 48,76% satuan sambungan langsung untuk rumah dan industri. Sedangkan penyediaan air bersih untuk perdesaan menggunakan sumber mata air yang ada yang dikelola oleh warga masyarakat dengan bantuan pengadaan instalasi dan distribusinya dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Adapun berdasarkan data terakhir, penduduk yang tidak menggunakan sumber dari mata air maupun dari PDAM menggunakan sumber air dangkal sebanyak 81% dan sumur dalam 16%.
? Masih tingginya kebocoran air minum
Kebocoran disebabkan oleh kebocoran teknis (misalnya rusaknya water meter dan pipa bocor) dan non teknis (illegal connection dan administrasi). Kebocoran ini akan terus meningkat apabila kinerja pengelolaan PDAM tidak diperbaiki. Terdapat korelasi yang kuat antara menurunnya kinerja pengelolaan PDAM dengan meningkatnya kebocoran.
? Masih terdapat daerah rawan air bersih terutama pada musim kemarau
c. Drainase :
? Masih terdapat banyak daerah genangan terutama di kawasan perkotaan
Sampai saat ini diwilayah perkotaan masih terdapat beberapa titik genangan yang harus segera diperbaiki. Hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur drainase perkotaan yang perlu perbaikan.
? Belum optimalnya penanganan drainase secara baik dan berwawasan lingkungan.
Belum optimalnya penanganan drainase karena rendahnya kesadaran seluruh stakeholder terhadap penanganan drainase dalam mendukung kualitas lingkungan hidup yang baik.
? Tidak berfungsinya saluran drainase.
Kelangkaan lokasi untuk pembuangan sampah menyebabkan masyarakat membuang sampah ke saluran drainase. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan persentase kawasan tergenang dan persentase terhambatnya fungsi drainase.
d. Tata Ruang :
? Dengan adanya perkembangan pembangunan dan pertumbuhan kawasan industri baru, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ada (Perda Nomor 11 Tahun 2012) perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan industri antara lain adanya jalur Kereta Api Cepat (KCIC) yang melintasi wilayah Kabupaten Purwakarta serta adanya pertumbuhan kawasan industri baru.
? Setelah adanya legalisasi (Perda) Revisi RTRW yang mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007, Dinas Tata Ruang dan Permukiman harus segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) sebagai perangkat operaional RTRW Kabupaten, namun sampai saat ini belum ada satupun RDTR yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sehingga belum RDTR yang sudah ada belum dapat dijadikan sebagai acuan / pedoman dalam mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Purwakarta.
? Disamping RDTRK diatas, harus diusun juga Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) dalam bentuk Peraturan Daerah dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
? Untuk lebih rinci dan detail sebaiknya setelah adanya RDTRK dan Peraturan Zonasi disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk kawasan/blok yang bernilai strategis.
2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman :
Isu-isu penting di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :
? Tingginya back log penyediaan rumah tinggal.
? Terbatasnya kemampuan pembiayaan masyarakat untuk tempat tinggal yang layak.
? Meningkatnya lingkungan permukiman padat / kumuh.
? Terbatasnya sarana dan prasarana dasar permukiman.
? Kurang optimalnya pengelolaan dan penataaan taman pemakaman umum (TPU) di Kabupaten purwakarta
? Semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau, khususnya di perkotaan akibat banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan, industri dan perniagaan.
? Kurangnya pemerataan pemasangan jaringan PJU, khususnya di desa-desa dan belum optimalnya pemeliharaan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU)
? Untuk lebih jelasnya, maka isu-isu penting di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Sarana Prasarana Dasar Perumahan
? Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan.
Penyediaan prasarana dan sarana dasar oleh pemerintah terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah yang layak huni dalam kawasan yang sehat. Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana tersebut masih terbatas. Faktor ini menjadi salah satu penghambat dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah serta pemicu menurunnya kualitas kawasan yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah.
? Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.
Tingginya biaya administrasi perijinan yang dikeluarkan dalam pembangunan perumahan merupakan satu persoalan yang senantiasa dihadapi dalam pembangunan perumahan. Tingginya biaya perijinan untuk pembangunan perumahan menimbulkan ketidakefisienan pasar perumahan karena biaya tersebut akan diteruskan (pass-through) kepada konsumen sehingga semakin menjauhkan keterjangkauan (affordability) masyarakat terhadap harga yang ditawarkan.


























BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang belum teratasi dengan baik. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, dari sekian banyak permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta, diantaranya meliputi bidang fisik dan prasarana adalah sebagai berikut
1. Kewilayahan :
a. Pertumbuhan antar bagian wilayah masih belum berimbang;
b. Migrasi penduduk desa ke kawasan perkotaan masih tinggi;
c. Fasilitas sosial ekonomi masih cenderung terkonsentrasi di ibukota kabupaten;
d. Kawasan rawan bencana belum terkelola dengan baik.
2. Perhubungan Darat :
a. Masih ada desa yang sulit / tidak bisa dilalui kendaraan roda 4;
b. Banyak ruas jalan dengan kapasitas dan kualitas yang tidak sesuai dengan fungsinya;
c. Titik rawan kemacetan masih belum sepenuhnya terkendali;
d. Belum seluruh bagian wilayah dilayani oleh angkutan umum;
e. Sebagian terminal tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Jaringan Perairan dan Pelayan Air Minum :
a. Layanan Jaringan Irigasi Masih Belum Optimal;
b. Masih Terdapat Banyak Daerah Genangan Terutama di Kawasan Perkotaan
c. Masih Banyak Daerah Rawan Air Bersih Terutama Pada Musim Kemarau;
d. Kapasitas Air Baku dan Pelayanan Air Bersih Perpipaan Masih Terbatas.
4. Jaringan Energi :
a. Jumlah Penduduk Yang Belum Dapat Menggunakan Listrik masih besar;
b. Pemanfaatan Potensi Sumber Energi Alternatif dan Terbarukan Belum Maksimal.
5. Komunikasi dan Informatika :
a. Makin Tingginya Penggunaan Telephone Genggam;
b. Makin Tingginya Pemanfaatan Layanan Data;
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam :
a. Belum Terinventarisasinya Potensi Sumber Daya Alam Daerah;
b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan SDA.
c. Rendahnya persentase kepedulian masyarakat terhadap potensi sumber daya alam.
7. Lingkungan Pemukiman dan Ruang Publik :
a. Masih Tingginya Harga Rumah/Tempat Tinggal;
b. Masih Terdapat Ruang Publik Yang Penataannya Belum Optimal.
Berdasarkan permasalahan dibidang fisik dan prasarana tersebut, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dan menjadi isu-isu penting di bidang urusan pekerjaan umum lingkup keciptakaryaan, urusan perumahan dan urusan penataan ruang adalah sebagai berikut :
1. Jaringan Perairan dan Pelayan Air Minum :
a. Masih Terdapat Banyak Daerah Genangan Terutama di Kawasan Perkotaan;
b. Masih Banyak Daerah Rawan Air Bersih Terutama Pada Musim Kemarau;
c. Kapasitas Air Baku dan Pelayanan Air Bersih Perpipaan Masih Terbatas;
2. Lingkungan Pemukiman dan Ruang Publik :
a. Masih Tingginya Harga Rumah/Tempat Tinggal;
b. Masih Terdapat Ruang Publik Yang Pelayanannya Belum Optimal;
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Purwakarta tentunya perlu didukung oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sejalan dengan kebijakan daerah tersebut dan mengacu kepada permasalahan-permasalahan di bidang pekerjaan umum lingkup kecipta karyaan, perumahan, dan penataan ruang, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta sebagai sarana untuk pencapaian tujuannya telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut :
Visi :
“Terwujudnya Tata Ruang dan Bangunan serta Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman yang Berkarakter dan Berwawasan Lingkungan“



Misi :
1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Yang Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Perumahan Dan Permukiman Dalam Rangka Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Dan Lingkungan Yang Bersih, Nyaman Dan Aman
3. Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah Di Bidang Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Secara Transparan, Efektif Dan Partisipatif Melalui Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Agar Terwujud Penataan Ruang Yang Aman, Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pertanahan Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Dan Pembangunan Fasilitas Publik Agar Terwujud Tertib Administrasi Pertanahan
Visi dan misi tersebut merupakan acuan dan pedoman Dinas Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dalam penetapan tujuan, sasaran, Kebijakan, strategi, Program dan Kegiatan.

3.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan Misi dan menjadi pedoman dalam penetapan strategi yang akan ditempuh dalam operasional organisasi. Tujuan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Melalui Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Mewujudkan Keunggulan Kawasan Permukiman dan Kawasan Strategis Daerah Yang Berbasis Nilai Kearifan Lokal dan Berorientasi Semangat Kompetisi Global
3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah
5. Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Publik

3.2.2 Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur
3. Meningkatnya Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitasi Publik
5. Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan
6. Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat
7. Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
8. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah
9. Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan

3.2.3 Strategi
Berpedoman kepada rumusan tujuan dan sasaran yang mengacu kepada Visi, Misi, strategi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur
2. Meningkatkan Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur Melalui Diklat Aparatur dan Pemenuhan Sarana Disiplin Kerja.
3. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas RTH, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota
5. Meningkatkan Kondisi Sirkulasi Internal Lingkungan Permukiman
6. Meningkatkan Kondisi Sanitasi Lingkungan Permukiman
7. Meningkatkan Kecukupan dan Pelayanan Tempat Pemakaman Umum
8. Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasaran Lingkungan
9. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
10. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih
11. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Pedoman Pemanfaatan Ruang
12. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Yang Telah Ditetapkan
13. Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah

3.2.4 Kebijakan
Melalui strategi tersebut harus didukung dengan arah kebijakan yang tepat guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta yang merupakan bagian dari pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta, Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Sarana serta Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Memberikan Kesempatan untuk Mengikuti Diklat Aparatur serta Pemberian Motivasi Kerja Pegawai
3. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Data dan Informasi sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
4. Membangun/Merevitalisasi Taman dan Jalur Hijau,Fasilitasi Publik dan Ornamen Kota
5. Mempertahankan Kualitas Taman dan Jalur Hijau
6. Mempertahankan Kualitas Ornamen Kota
7. Meningkatkan Jumlah Lampu Hias Pada Ruang Publik dan Jalur Perlintasan Strategis
8. Membangun dan Memperbaiki Jalan Lingkungan
9. Membangun dan Memperbaiki Sistem Drainase Lingkungan
10. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Pengolahan Limbah
11. Meningkatkan Luasan TPU Yang Dikelola Pemda
12. Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Menyediakan dan Memelihara Sarana Prasarana Lingkungan
13. Memfasilitasi Penyediaan dan Perbaikan Tempat Tinggal Bagi Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah
14. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan
15. Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik
16. Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan Penertiban Rekomendasi IMB
17. Mengintensifkan Pemantauan dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang
18. Fasilitasi/Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta mengacu pada Visi Bupati Purwakarta yaitu “Purwakarta Berkarakter”. Pembangunan di bidang urusan pekerjaan umum cipta karya dan penataan ruang serta urusan perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan urusan wajib Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman dengan program-program prioritas. Program-program tersebut dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan guna mendukung pencapaian program-program dimaksud.
Secara umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2017 memiliki 19 Program dan 165 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan 4 (empat) bidang. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 dan prakiraan maju Tahun 2018 disajikan dalam tabel sebagai berikut :
BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Purwakarta, serta Target dan Sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum bidang keciptakaryaan, urusan perumahan dan urusan penataan ruang yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Dinas. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta lebih terkoordinasi, terintegrasi, terarah, sinergis dan berkelanjutan baik dalam lingkungan intern Dinas maupun dengan SKPD lain yang terkait dalam hal pencapaian visi dan misi Bupati Purwakarta.
Sehubungan dengan hal tersebut, sejalan dengan eskalasi permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum cipta karya dan penataan ruang serta bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman yang terus berkembang maka perlu ditetapkan program-program prioritas, dan pada tahun anggaran 2018 lebih difokuskan pada program sebagai berikut :
a. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong.
b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
c. Program Pengolahan dan Penyediaan Air Baku.
d. Program Pengembangan Perumahan.
e. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
f. Program Pembangunan dan Penataan Ruang Publik.
g. Program Keselamatan Gedung dan Bangunan.
h. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan.
i. Program Perencanaan Tata Ruang.
j. Program Pemanfaatan Ruang.
k. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
l. Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum.
m. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
n. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
o. Program Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan.
Program prioritas tersebut merupakan upaya untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 dan upaya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Purwakarta.
Demikian Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan di bidang keciptakaryaan dan penataan ruang tahun 2018.


Berita & Kegiatan


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 33

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 33
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

" alt="title berita">
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

1st Jan 1970
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 46

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 46
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 33

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 33
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

" alt="title berita">
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

1st Jan 1970
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 46

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 46
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 33

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 33
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

" alt="title berita">
">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

1st Jan 1970
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 46

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 46
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once




Agenda Hari Ini    |    Tidak Ada Agenda Hari Ini