(0264) 201078  |   Jl. K.K Singawinata No. 116 Purwakarta 41111


Laporan Cascading Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017


Gambar Berita
 2018-09-06 12:02:47
 0 View

KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Cascading Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara substantif Laporan Cascading Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance.
Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan pelayanan prima pendidikan terhadap masyarakat di Kabupaten Purwakarta.




Purwakarta, Oktober 2017
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta



DR. AEP DUROHMAN S.Pd, M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh Instansi Pemerintah. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistimatik. Penanganan tindak korupsi secara sistimatik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk mendukung laporan tersebut maka perlu adanya penetapan target kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat eselon dilingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapain indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Cascading Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Daerah Kabupaten Purwakarta ini merupakan langkah pemerintah untuk menuju pembentukan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Gambaran Umum
Dinas Tata Ruang dan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah.

1.3 Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 160 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman, adalah sebagai berikut :
1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan, terdiri atas:
a. Seksi Penataan Ruang;
b. Seksi Pertanahan; dan
c. Seksi Pendataan dan Pengawasan Bangunan.
4. Bidang Tata Bangunan, terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Teknis;
b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan; dan
c. Seksi Jasa Konstruksi.
5. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:
a. Seksi Perumahan;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman; dan
c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
6. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri atas:
a. Seksi Pertamanan dan Permakaman;
b. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
c. Seksi Reklame.
7. UPTD Pengelola Rusunawa; dan
8. Jabatan Fungsional.
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 160 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan Laporan Cascading Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 adalah:
1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengawasan yang tercantum dalam Revisi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 dan Revisi Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018
Adapun sistematika penulisan Laporan Cascading Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 terdiri dari :
- BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran umum, struktur organisasi dan ruang lingkup
- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang rencana strategis, visi dan misi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Daerah Kabupaten Purwakarta, strategi dan arah kebijakan umum, dan perjanjian kinerja (Cascading Kinerja)
- BAB III Penutup

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018 sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubhan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018, merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah.
Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. Visi dan Misi
Dalam hal pencapaian suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Suatu organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memerlukan Visi dan Misi untuk mewujudkan tujuannya. Begitu juga dengan organisasi pemerintah harus mempunyai Visi dan Misi dalam pencapaian tujuannya. Mulai dari level Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah bahkan sampai dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah harus memiliki Visi dan Misi yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam pencapaian tujuannya.
2.2.1 Visi Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Visi adalah suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan motivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Visi suatu SKPD tidak terlepas dari Visi Pemerintah Daerah SKPD tersebut yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten/Kota. Perumusan Visi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Misi Kedua Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.
Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 adalah “PURWAKARTA BERKARAKTER“ dan Misi Kedua Pembangunan Kabupaten Purwakarta adalah “Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata Ruang Yang Berorientasi Pada Keutuhan Lingkungan Baik Hulu Maupun Hilir Serta Unsur Tanah, Air Udara dan Matahari “. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta sebagaimana tersebut di atas dirumuskan Visi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 sebagai berikut : “Terwujudnya Tata Ruang dan Bangunan serta Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman yang Berkarakter dan Berwawasan Lingkungan”.
2.2.2 Misi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Guna mewujudkan Visi tersebut di atas, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta menetapkan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Yang Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Perumahan Dan Permukiman Dalam Rangka Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Dan Lingkungan Yang Bersih, Nyaman Dan Aman.
3. Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah Di Bidang Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih.
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Secara Transparan, Efektif Dan Partisipatif Melalui Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Agar Terwujud Penataan Ruang Yang Aman, Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pertanahan Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Dan Pembangunan Fasilitas Publik Agar Terwujud Tertib Administrasi Pertanahan


2.2.3 Tujuan dan Sasaran
2.2.3.1 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan Misi dan menjadi pedoman dalam penetapan strategi yang akan ditempuh dalam operasional organisasi. Tujuan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Melalui Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Mewujudkan Keunggulan Kawasan Permukiman dan Kawasan Strategis Daerah Yang Berbasis Nilai Kearifan Lokal dan Berorientasi Semangat Kompetisi Global
3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah
5. Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Publik

2.2.3.2 Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur
3. Meningkatnya Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitasi Publik
5. Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan
6. Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat
7. Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
8. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah
9. Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2018 disebutkan bahwa strategi pembangunan dan arah kebijakan Kabupaten Purwakarta dirumuskan dalam “9 Tangga Cinta Purwakarta Istimewa”.Strategi pembangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari strategi dan arah kebijakan Kabupaten Purwakarta tersebut.
Lebih jelasnya pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakartadalam 5 (lima) tahun mendatang dapat tergambar melalui table berikut ini.
Tabel 2.3
Pernyataan Strategi dan Kebijakan
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta

Visi :

Terwujudnya Tata Ruang dan Bangunan serta Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman yang Berkarakter dan Berwawasan Lingkungan

Misi 1 :

Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Yang Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Melalui Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur


3. Meningkatnya Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur



Meningkatkan Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur Melalui Diklat Aparatur dan Pemenuhan Sarana Disiplin Kerja.


Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD

Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Sarana serta Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Perkantoran


Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Memberikan Kesempatan untuk Mengikuti Diklat Aparatur serta Pemberian Motivasi Kerja Pegawai

Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Data dan Informasi sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD

Misi 2 :
Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Perumahan Dan Permukiman Dalam Rangka Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Dan Lingkungan Yang Bersih, Nyaman Dan Aman.
Mewujudkan Keunggulan Kawasan Permukiman dan Kawasan Strategis Daerah Yang Berbasis Nilai Kearifan Lokal dan Berorientasi Semangat Kompetisi Global 1. Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitasi Publik












2. Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan
















3. Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas RTH, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota













1. Meningkatkan Kondisi Sirkulasi Internal Lingkungan Permukiman


2. Meningkatkan Kondisi Sanitasi Lingkungan Permukiman




3. Meningkatkan Kecukupan dan Pelayanan Tempat Pemakaman Umum

4. Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasaran Lingkungan

Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 1. Membangun/Merevitalisasi Taman dan Jalur Hijau,Fasilitasi Publik dan Ornamen Kota

2. Mempertahankan Kualitas Taman dan Jalur Hijau

3. Mempertahankan Kualitas Ornamen Kota

4. Meningkatkan Jumlah Lampu Hias Pada Ruang Publik dan Jalur Perlintasan Strategis

Membangun dan Memperbaiki Jalan Lingkungan



1. Membangun dan Memperbaiki Sistem Drainase Lingkungan

2. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Pengolahan Limbah

Meningkatkan Luasan TPU Yang Dikelola Pemda


Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Menyediakan dan Memelihara Sarana Prasarana Lingkungan

Memfasilitasi Penyediaan dan Perbaikan Tempat Tinggal Bagi Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Misi 3 :
Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah Di Bidang Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat

Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih

Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan




Misi 4 :
Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Secara Transparan, Efektif Dan Partisipatif Melalui Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Agar Terwujud Penataan Ruang Yang Aman, Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah






1. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Pedoman Pemanfaatan Ruang


2. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Yang Telah Ditetapkan
Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik

1. Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan Penertiban Rekomendasi IMB

2. Mengintensifkan Pemantauan dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang
Misi 5 :

Mewujudkan Tata Kelola Pertanahan Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Dan Pembangunan Fasilitas Pubik Agar Terwujud Tertib Administrasi Pertanahan

Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Publik Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Fasilitasi/Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah

2.4. Cascading Kinerja
Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai tahun 2017 berdasarkan tugas pokok Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis SWOT, sasaran strategis dan kebijakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2018 seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan program-program sebagai berikut:
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4) Peningkatan Disiplin Aparatur.
5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6) Pembangunan dan Penataan Ruang Publik.
7) Pemeliharaan Ornamen Kota.
8) Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Hias.
9) Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU.
10) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
11) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan.
12) Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong.
13) Lingkungan Sehat Perumahan.
14) Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
15) Pengelolaan Areal Pemakaman.
16) Pengembangan Perumahan.
17) Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.
18) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum.
19) Perencanaan Tata Ruang.
20) Pemanfaatan Ruang.
21) Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
22) Keselamatan Gedung dan Bangunan.
23) Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan.
Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Daerah Kabupaten Purwakarta di dalam melaksanakan program dan kegiatan, secara rinci dapat dilihat Perjanjian Kinerja (Cascading Kinerja) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 dapat sebagimana dalam lampiran

BAB IV
PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari Laporan Cascading Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
Demikianlah Laporan Cascading Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta ini dibuat, semoga ada manfaatnya, dan semua masukan, kritik serta saran yang disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan laporan ini ke depan.


Berita & Kegiatan


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 33

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 33
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

" alt="title berita">
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

1st Jan 1970
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 46

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 46
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 33

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 33
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

" alt="title berita">
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

1st Jan 1970
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 46

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 46
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 33

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 33
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

" alt="title berita">
">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

1st Jan 1970
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 46

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 46
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once




Agenda Hari Ini    |    Tidak Ada Agenda Hari Ini