(0264) 201078  |   Jl. K.K Singawinata No. 116 Purwakarta 41111


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten


Gambar Berita
 2018-09-06 12:03:16
 0 View

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah merupakan suatu upaya secara terus menerus untuk tujuan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki, yang meliputi sumber daya manusia, daya dukung alam, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Guna menuju kearah tersebut diperlukan adanya pemerintahan daerah yang mandiri, kreatif, inovatif dan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat yang memungkinkan kinerja layanan masyarakat (public services) menjadi lebih baik sehingga akselerasi pembangunan dan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai.
Seiring dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaran pemerintahan diarahkan untuk pencapaian good governance and clean government, serta optimalisasi pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance atau kepemerintahan yang baik. Agar good governance dapat terwujud dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik dari pihak pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Good governance menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional, etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan Negara merupakan tantangan tersendiri.
Salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Seiring dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan rencana strategis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu untuk dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah terlebih dahulu harus menyusun Rencana Strategis sebagai tolok ukur pencapaian kinerja organisasi. Rencana Strategis merupakan upaya penetapan proses aktivitas yang berorientasi ke depan dengan memperkirakan berbagai hal agar aktivitas institusi di masa depan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, logis, dan dapat dilaksanakan serta didasarkan pula pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam institusi. Wujud dari nilai-nilai tersebut dapat mencerminkan semangat demokrasi, rasa keadilan, kepekaan, efektif, efisien dan transparan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, LAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, serta partisipasi/peran serta masyarakat.Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud penerapan sistem akuntabilitas kinerja organisasi/institusi.
Guna terwujudnya otonomi daerah yang sejalan dengan upaya penciptaan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari Instansi Pemerintah penyelenggara pemerintahan di daerah berkewajiban untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan setiap tahunnya. Dalam rangka hal tersebut, maka Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Tahun 2017, sebagai media pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pembangunan pada tahun anggaran 2017.
1.2 Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2016 mengacu pada:
1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Purwakarta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 160 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
1.3 Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :
1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan, terdiri atas:
a. Seksi Penataan Ruang;
b. Seksi Pertanahan; dan
c. Seksi Pendataan dan Pengawasan Bangunan.
4. Bidang Tata Bangunan, terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Teknis;
b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan; dan
c. Seksi Jasa Konstruksi.
5. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:
a. Seksi Perumahan;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman; dan
c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
6. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri atas:
a. Seksi Pertamanan dan Permakaman;
b. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
c. Seksi Reklame.
7. UPTD Pengelola Rusunawa; dan
8. Jabatan Fungsional.
1.4 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerahpada Bagian Ketujuh Paragraf 3 Pasal 24 ayat (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum ciptakarya, penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Kemudian pada ayat (2) Peraturan Bupati tersebut, disebutkan bahwa : (2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan dan kawsan permukiman;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana tersebut di atas, meliputi sub Urusan Pemerintahan :
a. Penataan ruang, berupa penyelenggaraan penataan ruang Daerah;
b. Bangunan gedung, berupa penyelenggaraan bangunan gedung di dalam Daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
c. Penataan bangunan dan lingkungan, perupa penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di dalam Daerah;
d. Permukiman, berupa penyelenggaraan infrastruktur permukiman di dalam Daerah;
e. Izin lokasi, berupa pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin lokasi di dalam Daerah;
f. Sengketa tanah garapan, berupa penyelesaian sengketa tanah garapan di dalam Daerah;
g. Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berupa penyelesaiaan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
h. Subyek dan Obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berupa penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
i. Tanah ulayat, berupa penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam Daerah;
j. Tanah kosong, yang terdiri atas :
a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah; dan
b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong di dalam Daerah.
k. Izin membuka tanah, berupa pemberian rekomendasi untuk penertiban izin membuka tanah;
l. Penggunaan Tanah, berupa perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya di dalam Daerah;
m. Perumahan yang terdiri atas :
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah;
b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
c. Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
d. Penertiban sertifikat kepemilikan bangunan gedung.
n. Kawasan yang terdiri atas :
a. Pemberian rekomendasi atas penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; dan
b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
o. Perumahan dan permukiman kumuh, berupa pencegahan perumahan dan permukiman kumuh di Daerah;
p. Prasarana, sarana dan utilitas umum, berupa penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; dan
q. Sertifiksi, kualitifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawsan permukiman berupa sertifikasi dan registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
1.5 Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi)
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerahpada Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa : (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, pertanahan, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa : (2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintahan wajib yaitu urusan pemerintahan bidang pekerjaaan umum cipta karya dan penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman. Hal tersebut tentunya bisa menggambarkan dan menjadi pegangan bahwa Dinas Tata Ruang dan Permukiman merupakan Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan yang sangat vital dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta perlu didukung oleh aparatur yang mempunyai kompetensi baik secara kualitas maupun kuantitas. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta saat ini didukung dengan 246 pegawai yang tersebar pada unit kerja sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Jumlah Pegawai tersebut terdiri dari 78 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 18 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 150 Tenaga Harian Lepas (THL).
Berikut adalah sumber daya manusia pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta berdasarkan eselonering, pangkat/golongan ruang dan jenjang pendidikan :
Tabel 1.1
Pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Berdasarkan Eselonering dan Jenjang Pendidikan
Tahun 2017

No. Eselonering Jumlah Pendidikan
SD SMP SMA D3 S1 S2 S3
1. Eselon II.b 1 - - - - - - 1
2. Eselon III.a 1 - - - - - 1 -
3. Eselon III.b 4 - - - - 1 3 -
4. Eselon IV.a 16 - - 2 - 9 5 -
5. Pelaksana 56 3 - 37 4 12 - -
6. Pegawai Tidak Tetap 18 1 4 11 - 2 - -
7. Tenaga Harian Lepas 150 22 32 77 5 14 -
Jumlah 246 26 36 127 9 38 9 1

Tabel 1.2
Pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan
Tahun 2017
No. Pangkat/Gol. Ruang Jumlah
1 IV.c 1
2 IV.b 1
3 IV.a 3
No. Pangkat/Gol. Ruang Jumlah
4 III.d 6
5 III.c 12
6 III.b 7
7 III.a 9
8 II.d 1
9 II.c 24
10 II.b 9
11 II.a 3
12 I.d 1
13 I.b 1
14 PTT 18
15 THL 150
Jumlah 246







Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 tersebut di atas, komposisi pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta sebanyak 246 orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 5 (lima) orang, Golongan III sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, Golongan II sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dan Golongan I sebanyak 2 (dua) Orang serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 18 (delapan belas) orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang.
Komposisi pegawai jika dilihat dari jenjang pendidikannya pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan pendidikan Doktor (S-3) sebanyak 1 orang, Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 9 (sembilan) orang, Sarjana (S-1) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, Diploma III (D-III) sebanyak 9 (sembilan) orang, SLTP sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, SLTA sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dan sisanya sebanyak 26 (dua puluh enam) orang berpendidikan Sekolah Dasar (SD).
Selanjutnya dari sisi eselonering Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdapat 22 (dua puluh dua) jabatan struktural terdiri atas jenjang jabatan struktural eselon IIb sebanyak 1 (satu) orang, eselon IIIa sebanyak 1 (satu) orang, eselon IIIb sebanyak 4 (empat) orang dan eselon IVa sebanyak 16 (enam belas) orang.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang mempunyai struktur organisasi dengan tugas dan fungsi yang sangat penting dan strategis, maka dengan kondisi sumber daya aparatur yang ada tersebut, maka secara kuantitas jumlah pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman masih kurang memadai untuk ukuran Perangkat Daerah yang menangani 3 (tiga) urusan pemerintahan wajib serta memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Kekurangan jumlah pegawai tersebut terutama untuk tenaga perencana teknis dan pengawas lapangan, mengingat jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sebagai tenaga perencana teknis dan pengawas yang ada sekarang masih sangat terbatas.
Sedangkan untuk kualitas pegawai yang ada pada saat ini dapat dikatakan sudah mencukupi, hal ini bisa digambarkan dengan jenjang pendidikan pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman jumlahnya di atas 50 % (lima puluh persen) merupakan lulusan pendidikan Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana. Kemudian sebagian yang berpendidikan SLTA sedang mengikuti pendidikan S-1. Kondisi tersebut menunjukan bahwa Pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman memiliki potensi yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan visi dan misi perangkat daerah perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, selain sumber daya aparatur yang profesional juga harus didukung sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
Tabel 1.3
Data Sarana dan Prasarana
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2017

No Nama/Jenis Barang Merk Tahun Perolehan Jumlah Barang Keadaan Barang Ket.
Baik Kurang Baik Rusak Berat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Lemari Arsip Geser Lufo 2017 6 Unit ?
2 Filling Kabinet 4 Laci Lufo 2017 6 Unit ?
3 Kursi Sofa Deluxe 2017 1 Set ?
4 Kursi Sofa Standar 2017 6 Set ?
5 Kursi Rapat 2017 40 Unit ?
6 AC Split 2 PK 2017 5 Unit ?
7 Sound System 2017 1 Set ?
8 PC Unit 2017 3 Unit ?
9 Note Book 2017 1 Unit ?
10 Antena Wifi PC 2017 2 Unit ?
11 Printer Infus Epson 2017 8 Unit ?
12 TV LED 32 2017 2 Unit ?
13 Mobil Penumpang Honda HRV 2017 1 Unit ?
14 Mobil Penumpang TOYOTA INOVA 2014 1 Unit ?
15 Mobil Barang MITSUBISHI 2000 1 Unit
16 Mobil Penumpang TOYOTA INOVA 2010 1 Unit ?
17 Mobil Penumpang HONDA MOBILIO DO4 1.5 E MT CVT CKD 2015 1 Unit ?
18 Mobil Penumpang HONDA MOBILIO DO4 1.5 E MT CKD 2015 1 Unit ?
19 Mobil Penumpang Toyota/New Avansa Velos 2013 1 Unit ?
20 Mobil Penumpang Isuzu Panther 2003 2 Unit ?
21 Mobil Penumpang Toyota Kijang Standar 1996 1 Unit ?
22 Mobil Barang Suzuki GC 415T 2011 1 Unit ?
23 Truck/Mobil Tangki Air Truk Tangki Air Isuzu 1992 1 Unit ?
24 Mobil Tangki Air Truk Tangki Mitsubishi Mobil 2000 1 Unit ?
25 Light Truck Dump/AWP Tangga/Toyota Dyna 2004 1 Unit ?
26 Tangki Air Isuzu Isuzu 2011 1 Unit ?




Berita & Kegiatan


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 33

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 33
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

" alt="title berita">
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

1st Jan 1970
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 46

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 46
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 33

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 33
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

" alt="title berita">
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

1st Jan 1970
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 46

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 46
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 33

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 33
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

" alt="title berita">
">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

1st Jan 1970
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 46

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 46
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once




Agenda Hari Ini    |    Tidak Ada Agenda Hari Ini