(0264) 201078  |   Jl. K.K Singawinata No. 116 Purwakarta 41111


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018


Gambar Berita
 2018-09-06 10:54:33
 0 View

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah daerah merupakan suatu upaya secara terus menerus untuk tujuan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki, yang meliputi sumber daya manusia, daya dukung alam, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Guna menuju kearah tersebut diperlukan adanya pemerintahan daerah yang mandiri, kreatif, inovatif dan lebih responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat yang memungkinkan kinerja layanan masyarakat (public services) menjadi lebih baik sehingga akselerasi pembangunan dan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai.
Seiring dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaran pemerintahan diarahkan untuk pencapaian good governance and clean government, serta optimalisasi pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance atau kepemerintahan yang baik. Agar good governance dapat terwujud dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik dari pihak pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Good governance menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional, etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.
Sesuai dengan penerapan good governance diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Salah satu upaya penyelenggaraan pemerintahan tersebut melalui perencanaan yang baik, perencanaan pembangunan dengan tahapan, prosedur, pengendalian dan evaluasi yang jelas. Perencanaan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya publik yang berdampak pada proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.
Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program. Lingkup dan tingkatan pemerintahan tersebut merupakan kesatuan dan saling terkait dalam hal perencanaan yang bermuara kepada tujuan nasional.
Pada lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Kemudian pada tiap SKPD/OPD menindaklanjuti perencanaan daerah tersebut melalui perencanaan SKPD baik perencanaan jangka menengah melalui Rencana Strategis (Renstra) maupun perencanaan jangka pendek melalui Rencana Kerja Tahunan (Renja) sebagai penjabaran dari Renstra tersebut.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Permukiman merupakan dokumen perencanaan Dinas untuk periode jangka menengah yaitu untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk periode tahun 2013-2018.
Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017 terjadi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, termasuk Dinas Cipta Karya dan Rata Ruang yang berubah menjadi Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman, maka disusunlah revisi / perubahan Rencana Stategis (Renstra) untuk periode tahun 2017-2018.
Rencana strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman merupakan konsep yang digunakan oleh Dinas untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi SKPD untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya.
Rencana strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati/Walikota terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Dinas serta tolak ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen rencana strategis SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD) untuk mencapai tujuan rencana strategis Dinas melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.
Rencana strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman memiliki fungsi secara spesifik diantaranya;
1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi, dan tupoksi Dinas dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Dinas dalam implementasinya.
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Dinas.
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas.
5. Menyediakan dasar (benchmark) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas.
Proses penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman melalui 3 (tiga) tiga alur penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu; (a) alur proses teknokratis—strategis; (b) alur proses partisipatif; dan (c) alur proses politis legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acauan bagi SKPD dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif. Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan Renstra Dinas yang terpadu. Penekanan terhadap alur proses teknokratis dan strategis menjadi lebih dominan dalam Renstra karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD).
Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman disusun mengikuti alur dan proses yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, karena hasilnya menjadi dokumen publik yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi daerah untuk melaksanakannya. Renstra ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat mekanisme dan alur perencanaan dan penganggaran daerah sebagai kompetensi penting bagi perencana agar proses dan hasilnya benar-benar sesuai dengan peraturan dan selaras dengan konteks kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi Dinas. Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman didesain berdasarkan alur pemikiran strategis yang merupakan proses menetapkan kemana daerah (SKPD) akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai dan langkah-langkah untuk mencapainya.
Melalui alur dan proses dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman diharapkan dapat :
1. Memastikan sinergitas dan konsistensi antara Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas dengan perencanaan diatasnya yaitu RPJPD dan RPJMD Kabupaten Purwakarta serta RPJMD Provinsi Jawa Barat.
2. Membangun komitmen pemerintah dalam prencanaan dan penganggaraan.
3. RPJM Nasional/Renstra Kementerian/Lembaga, RTRW, serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memastikan terjaganya proses partisipasi dan demokrasi dalam penyusunannya melalui forum SKPD/gabungan SKPD, dan forum multi Stakeholders lain serta metode penjaringan aspirasi masyarakat.
5. Memastikan konsistensi dan penjabaran yang logis Renstra Dinas untuk 5 tahunan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja).
Berdasarkan ketentuan tersebut juga tersirat jelas bahwa Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman sangat terkait/berhubungan dan harus mempedomani RPJMD Kabupaten Purwakarta, Renstra Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian/Lembaga. Kemudian sebagai penjabaran dari Renstra tersebut melaui Renja Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Tata Ruang dan Permukiman dengan periode tahunan. Untuk lebih jelasnya hubungan dan keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut bawah ini.

1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 mengacu pada :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 160 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 adalah tersedianya dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi, kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dari tahun 2017-2018 mendatang sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.
Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :
1. Tersusunnya perencanaan strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta untuk lima tahun kedepan yang berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
2. Mengidentifikasikan potensi, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purwakarta;
3. Menentukan visi dan misi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
4. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi;
5. Merumuskan program dan kegiatan dalam urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah;
6. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018

BAB II GAMBARAN PELAYANAN
Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi, potensi sumber daya yang tersedia dan kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan Isu-Isu Srategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dalam bab ini diuraikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta.

BAB V RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta selama 2 (dua) tahun ke depan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menguraikan rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta selama 2 (dua) tahun ke depan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini menguraikan indikator kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman dua tahun mendatang yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun mendatang yang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP


Berita & Kegiatan


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 33

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 33
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

" alt="title berita">
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

1st Jan 1970
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 46

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 46
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 33

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 33
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

" alt="title berita">
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

1st Jan 1970
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 46

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 46
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 33

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 33
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

" alt="title berita">
">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 38

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 38
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 43

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 43
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once

1st Jan 1970
  

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 3

Filename: front/pengumuman_detail.php

Line Number: 46

Backtrace:

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/views/front/pengumuman_detail.php
Line: 46
Function: _error_handler

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/application/controllers/Front.php
Line: 345
Function: view

File: /distarkim2017/httpd_home/dinas_tarkim/index.php
Line: 315
Function: require_once




Agenda Hari Ini    |    Tidak Ada Agenda Hari Ini